Aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah.
Jika kamu mencari artikel aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah terbaru, berarti kamu sudah berada di website yang benar. Yuk langsung aja kita simak pembahasan aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah berikut ini.
Uu Penyelenggaraan Haji Paket Umroh Murah From umrohhajipedia.com
Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji Pasal 1. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Pasal 63 ayat 3 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 94 ayat 2 Pasal 95 ayat 2 Pasal 101 Pasal 106 Pasal 118A Pasal 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pe n gelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah PP Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan undang. Di sana terdapat pengaturan terkait travel umrah. Jika mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Source: jateng.kemenag.go.id
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Admin dari blog Ini Aturannya 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah dibawah ini. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Pasal 63 ayat 3 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 94 ayat 2 Pasal 95 ayat 2 Pasal 101 Pasal 106 Pasal 118A Pasal 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta.
Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI.
413 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Peraturan Pemerintah PP Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan undang.
Source: tirto.id
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Cuti haji dan umrah Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam melaksanakan perjalanan religi atau ibadah seperti umrah dan Haji adalah wajib hukumnya karena termasuk rukun islam merujuk pada mahzab fikih. TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.
Source: lampung.kemenag.go.id
Admin dari blog Ini Aturannya 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah dibawah ini. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji Pasal 1. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah.
Source: lsppiu.com
Jika mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Huruf e yang dimaksud dengan menjalankan ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 5. Misalnya bisnis demikian hanya boleh dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia WNI yang beragama Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan.
Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Pasal 63 ayat 3 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 94 ayat 2 Pasal 95 ayat 2 Pasal 101 Pasal 106 Pasal 118A Pasal 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Pasal 63 ayat 3 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 94 ayat 2 Pasal 95 ayat 2 Pasal 101 Pasal 106 Pasal 118A Pasal 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.
Source: lampung.kemenag.go.id
Koordinasi atas penyelenggaraan ibadah haji ada di bawah tanggung jawab pemerintah Pasal 6-8. Tahun 2015 ttg Perobahan PMA14 Tahun 2012 PMA18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Ibadah Umrah dan Peraturan Dirjen PHU Kementerian Agama RI. Jika merujuk pada UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan cuti dan haji Ibadah umrah sendiri menghabiskan waktu setidaknya 9 sampai 12. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.
Di sana terdapat pengaturan terkait travel umrah. Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh biro perjalanan yang telah mendapatkan izin Menteri dikenal sebagai Ibadah Haji Khusus. Jika merujuk pada UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan cuti dan haji Ibadah umrah sendiri menghabiskan waktu setidaknya 9 sampai 12. Koordinasi atas penyelenggaraan ibadah haji ada di bawah tanggung jawab pemerintah Pasal 6-8.
Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan.
Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Inilah pembahasan lengkap terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah.
Source: nasional.kompas.com
Tahun 2015 ttg Perobahan PMA14 Tahun 2012 PMA18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Ibadah Umrah dan Peraturan Dirjen PHU Kementerian Agama RI. Tahun 2015 ttg Perobahan PMA14 Tahun 2012 PMA18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Ibadah Umrah dan Peraturan Dirjen PHU Kementerian Agama RI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Source: ntb.kemenag.go.id
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanat UU No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Jika mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
Source: bengkulu.kemenag.go.id
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang. Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur. Pada akhirnya Syam meminta pemerintah memerhatikan lagi aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di sana terdapat pengaturan terkait travel umrah.
13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan pembinaan pelayanan dan pelindungan jemaah maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah. Jadi ada dua syarat ibadah yang wajib diberikan izincuti diupah yaitu ibadah wajib dan. Admin dari blog Ini Aturannya 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah dibawah ini.
Source: tribunnews.com
Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah PP Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan undang. TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur. Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
Huruf e yang dimaksud dengan menjalankan ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji Pasal 1. Berkaitan dengan cara pengelolaan zakat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur.
Source: slideserve.com
Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah. Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.
Source: ntb.kemenag.go.id
Di sana terdapat pengaturan terkait travel umrah. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Cuti haji dan umrah Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam melaksanakan perjalanan religi atau ibadah seperti umrah dan Haji adalah wajib hukumnya karena termasuk rukun islam merujuk pada mahzab fikih. Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur.
Source: hasuna.co.id
Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji Pasal 1. Jika merujuk pada UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan cuti dan haji Ibadah umrah sendiri menghabiskan waktu setidaknya 9 sampai 12. Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pe n gelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji Pasal 1. Jika mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Inilah pembahasan lengkap terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah. 413 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.
Source: tirto.id
Berkaitan dengan cara pengelolaan zakat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah - Brainlycoid UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh - Haji Furoda Ketentuan Baru Penyelenggaraan Ibadah Haji-Umrah Indonesia Baik UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jogloabang Viral Bukti Izin untuk Kelompok Bimbingan Haji. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
Pada tingkatan pusat di bawah tanggung jawab menteri agama ditingkat daerah di bawah gubernur.
Huruf e yang dimaksud dengan menjalankan ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Inilah pembahasan lengkap terkait aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri atas 10 bab dan 25 pasal. Efrizal Syarif Kasi Pembinaan Haji Dan.
Source: lampung.kemenag.go.id
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Peraturan pemerintah PP Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Peraturan Pemerintah PP Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan undang.
Source: borneonews.co.id
Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Cuti haji dan umrah Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam melaksanakan perjalanan religi atau ibadah seperti umrah dan Haji adalah wajib hukumnya karena termasuk rukun islam merujuk pada mahzab fikih. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan pembinaan pelayanan dan pelindungan jemaah maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah. Pada akhirnya Syam meminta pemerintah memerhatikan lagi aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Source: slideplayer.info
Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Koordinasi atas penyelenggaraan ibadah haji ada di bawah tanggung jawab pemerintah Pasal 6-8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Tahun 2015 ttg Perobahan PMA14 Tahun 2012 PMA18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Ibadah Umrah dan Peraturan Dirjen PHU Kementerian Agama RI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 5.
Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk membagikan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.
Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga simpan halaman blog ini dengan judul aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.
