Buat artikel tentang perubahan uu kpk terhadap penegakan hukum.
Jika kamu mencari artikel buat artikel tentang perubahan uu kpk terhadap penegakan hukum terbaru, berarti kamu telah berada di blog yang benar. Yuk langsung saja kita simak ulasan buat artikel tentang perubahan uu kpk terhadap penegakan hukum berikut ini.
Komisioner Bukan Lagi Penegak Hukum Di Uu Kpk Baru Apa Dampaknya Tirto Id From tirto.id
Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun istilah ini biasanya. Pasal 2 UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.
Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan dalam Pasal 40 ayat 1. Terhadap hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO.
Source: tirto.id
Penegasan pentingnya pembacaan yang benar dan pemahaman mengenai UU. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO. 4 April 2016 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang.
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. TRIBUNNEWSCOM JAKARTA - Upaya penyadapan yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas. JAKARTA AYOBANDUNGCOM–Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada hari ini Selasa 1792019. Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan UU Tipikor sangat.
Source: slideshare.net
Penerapan revisi UU KPK hari Kamis 1710 disebut pegiat antikorupsi akan membuat kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap. BAB I Ketentuan Umum 30 BAB II Susunan Mahkamah Agung 31 BAB III Kekuasaan Mahkamah Agung 44 BAB IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung 50. Menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JAKARTA AYOBANDUNGCOM–Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada hari ini Selasa 1792019.
Source: alinea.id
TRIBUNNEWSCOM JAKARTA - Upaya penyadapan yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin. Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun.
Source: suara.com
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan dalam Pasal 40 ayat 1. Penegasan pentingnya pembacaan yang benar dan pemahaman mengenai UU.
4 April 2016 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui.
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terhadap hak asasi manusia. Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui. Terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan fakta-fakta dari informasi yang beredar di internet atas kasus-kasus hukum pergeseran perilaku masyarakat terhadap hukum demonstrasi penolakan undang-undang RKUHP dan penolakan revisi UU KPK dengan mengaitkannya pada penjelasan makna penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
Source: merdeka.com
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. Iluni FHUI gelar diskusi terkait revisi UU KPK bersama para pakar hukum di Ruang Rapat Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Depok Rabu 1892019 Isu Revisi Rancangan Undang-Undang KPK mengindikasikan adanya upaya-upaya pelemahan KPK memang kencang berhembus. Dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi teknik membaca tersebut di atas sangat penting untuk memahami secara menyeluruh UU Pemberantasan Korupsi terutama bagi Kepolisian Kejaksaan atau KPK dan praktisi hukum termasuk hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun.
Chudry di Jakarta Selasa menjelaskan di dalam sebuah negara hukum berdasarkan teori hukum sebuah lembaga. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. JAKARTA AYOBANDUNGCOM–Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada hari ini Selasa 1792019. Iluni FHUI gelar diskusi terkait revisi UU KPK bersama para pakar hukum di Ruang Rapat Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Depok Rabu 1892019 Isu Revisi Rancangan Undang-Undang KPK mengindikasikan adanya upaya-upaya pelemahan KPK memang kencang berhembus.
Berdasarkan fakta-fakta dari informasi yang beredar di internet atas kasus-kasus hukum pergeseran perilaku masyarakat terhadap hukum demonstrasi penolakan undang-undang RKUHP dan penolakan revisi UU KPK dengan mengaitkannya pada penjelasan makna penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof.
5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. Proses pengesahan tersebut berlangsung di tengah polemik yang terjadi terkait poin-poin revisi UU tersebut yang dinilai. TRIBUNNEWSCOM JAKARTA - Upaya penyadapan yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas. BAB I Ketentuan Umum 30 BAB II Susunan Mahkamah Agung 31 BAB III Kekuasaan Mahkamah Agung 44 BAB IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung 50.
Source: tribunnews.com
Dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi teknik membaca tersebut di atas sangat penting untuk memahami secara menyeluruh UU Pemberantasan Korupsi terutama bagi Kepolisian Kejaksaan atau KPK dan praktisi hukum termasuk hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Eka MartianaWulansari Naskah diterima. Walaupun istilah ini biasanya. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang.
Source: jurnal.utu.ac.id
Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU KPK Setelah Perubahan lebih menitikberatkan pada peningkatan sinergitas antara kepolisian kejaksaan dan juga KPK. Eka MartianaWulansari Naskah diterima.
Source: slideshare.net
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin.
Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun.
Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan UU Tipikor sangat. BAB I Ketentuan Umum 30 BAB II Susunan Mahkamah Agung 31 BAB III Kekuasaan Mahkamah Agung 44 BAB IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung 50. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Source: alinea.id
5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. Berdasarkan fakta-fakta dari informasi yang beredar di internet atas kasus-kasus hukum pergeseran perilaku masyarakat terhadap hukum demonstrasi penolakan undang-undang RKUHP dan penolakan revisi UU KPK dengan mengaitkannya pada penjelasan makna penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Pasal 2 UU No. Penegasan pentingnya pembacaan yang benar dan pemahaman mengenai UU. Eka MartianaWulansari Naskah diterima.
Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan dalam Pasal 40 ayat 1. UU KPK Setelah Perubahan lebih menitikberatkan pada peningkatan sinergitas antara kepolisian kejaksaan dan juga KPK. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Eka MartianaWulansari Naskah diterima.
Source: tirto.id
Pasal 2 UU No. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.
Source: suaraindonesianews.com
Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan UU Tipikor sangat. Penegasan pentingnya pembacaan yang benar dan pemahaman mengenai UU. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO.
Source: alinea.id
BAB I Ketentuan Umum 30 BAB II Susunan Mahkamah Agung 31 BAB III Kekuasaan Mahkamah Agung 44 BAB IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung 50. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO.
Selain itu juga menawarkan suatu penegakan hukum baru terkait kebakaran hutan dan lahan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan dalam Pasal 40 ayat 1. Menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap hak asasi manusia. 4 April 2016 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Iluni FHUI gelar diskusi terkait revisi UU KPK bersama para pakar hukum di Ruang Rapat Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Depok Rabu 1892019 Isu Revisi Rancangan Undang-Undang KPK mengindikasikan adanya upaya-upaya pelemahan KPK memang kencang berhembus.
Source: tirto.id
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Sejumlah kalangan menyatakan khawatir perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi macan ompong dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara. TRIBUNNEWSCOM JAKARTA - Upaya penyadapan yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Iluni FHUI gelar diskusi terkait revisi UU KPK bersama para pakar hukum di Ruang Rapat Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Depok Rabu 1892019 Isu Revisi Rancangan Undang-Undang KPK mengindikasikan adanya upaya-upaya pelemahan KPK memang kencang berhembus.
Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. BAB I Ketentuan Umum 30 BAB II Susunan Mahkamah Agung 31 BAB III Kekuasaan Mahkamah Agung 44 BAB IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung 50. Chudry di Jakarta Selasa menjelaskan di dalam sebuah negara hukum berdasarkan teori hukum sebuah lembaga. 4 April 2016 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Source: slideshare.net
Sejumlah kalangan menyatakan khawatir perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi macan ompong dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu juga menawarkan suatu penegakan hukum baru terkait kebakaran hutan dan lahan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Sejumlah kalangan menyatakan khawatir perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi macan ompong dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Source: nusantaranews.co
Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun. Dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi teknik membaca tersebut di atas sangat penting untuk memahami secara menyeluruh UU Pemberantasan Korupsi terutama bagi Kepolisian Kejaksaan atau KPK dan praktisi hukum termasuk hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan revisi UU KPK hari Kamis 1710 disebut pegiat antikorupsi akan membuat kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap. Berdasarkan fakta-fakta dari informasi yang beredar di internet atas kasus-kasus hukum pergeseran perilaku masyarakat terhadap hukum demonstrasi penolakan undang-undang RKUHP dan penolakan revisi UU KPK dengan mengaitkannya pada penjelasan makna penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof.
Source: tirto.id
Terhadap hak asasi manusia. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO UNDANG-UNDANG NO. Penerapan revisi UU KPK hari Kamis 1710 disebut pegiat antikorupsi akan membuat kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.
Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk membagikan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.
Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga simpan halaman blog ini dengan judul buat artikel tentang perubahan uu kpk terhadap penegakan hukum dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.
